Lsatu.net, Surabaya – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jawa Timur (Jatim) Tris Rismaharini (Risma) membawa program resik-resik Jatim.
“Kami resik-resik semuanya, pasti kalian (jurnalis) semua yang tahu, karena saya dapat informasinya juga dari kalian,” ujar Risma usai mendaftarkan diri di kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis (29/8/2024) malam.
Selanjutnya, Risma mengaku mengetahui persis data-data kondisi di Jawa Timur. Untuk itu, dia telah menyiapkan program prioritas, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur.
“Hal ini menjadi penting karena jika kemiskinan terjadi terus menerus maka akan berdampak kepada bermacam-macam bentuknya.Terutama pada permasalahan sosial masyarakat,” ucapnya.
Selanjutnya, kata Risma, yang menjadi perhatian kedua adalah mengenai kesehatan masyarakat Jawa Timur. “Terutama terhadap penyakit kusta, TBC dan polio. Itu menjadi perhatian kami di Jawa Timur,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Risma, yang ketiga adalah masalah pendidikan karena banyak orang tua yang mengirimkan surat kepadanya. “Mereka tidak bisa bayar ini dan itu, sehingga anaknya tidak bisa sekolah,” ucapnya.
Dan kemudian yang berikutnya, tambah Risma, yang sering orang lupa adalah disabilitas.
“Tidak ada orang yang sempurna. Jika orang disabilitas diberikan kesempatan maka kemampuannya bisa melebihi orang normal dan bisa berprestasi. Dan itu sudah saya buktikan,” ujarnya.
Risma mengatakan, berikutnya adalah masalah infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur dibeberapa wilayah sehingga terjadi banjir.
Risma mencontohkan saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dia mendapat cerita dari warga bahwa bagaimana hidupnya bisa lebih baik kalau setiap tahun terjadi banjir. Apa yang sudah dikumpulkan hilang sekejam karena hanyut diterjang banjir.
“Memang semua ini sulit tapi saya yakin persoalan banjir itu bisa dikerjakan dengan kerja keras,” ucapnya.
Selain itu, imbuh Risma, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berasal dari Jawa Timur, yang sedang ditangani di Kementerian Sosial. Ada juga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang juga banyak terjadi.
“Untuk mencegah itu, maka kesejahteraan dan ekonomi perlu dipastikan untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.