Warga Sidokelar Belum Teken MoU PT PAL, Sejumlah Komitmen Dinilai Belum Jelas

0
10
Foto: (istimewa)

Lsatu.net, Surabaya – Mediasi antara PT PAL dan perwakilan warga Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, belum menghasilkan kesepakatan konkret. Kepastian kuota karyawan tetap bagi warga lokal, penyelesaian nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), hingga penanganan akses jalan masih menjadi persoalan yang belum tuntas.

Mediasi yang dipersoalkan warga Sidokelar terkait aktivitas galangan kapal PT PAL ini, berlangsung selama berjam-jam di Resort Sunan Drajat pada Selasa (27/10/2026).  Dalam mediasi tersebut, hadir perwakilan warga dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Rukun Nelayan, dan tokoh masyarakat Desa Sidokelar.

Juru Bicara Forum Inisiasi Desa dan Agraria (IDeA), Totok Setiawan, menegaskan bahwa komitmen perusahaan harus dituangkan dalam kesepakatan yang jelas, terukur, memiliki tenggat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Mediasi yang berlangsung selama berjam-jam, seharusnya menghasilkan kejelasan bagi warga. Namun, persoalan mendasar masih menggantung, terutama mengenai kuota karyawan tetap, status MoU, dan penyelesaian akses jalan. Komitmen perusahaan harus diwujudkan dalam kesepakatan yang konkret, bukan sekadar pernyataan yang belum memiliki ukuran keberhasilan,” ujar Totok dalam keterangannya pada awak media.

Menurut Totok, dalam mediasi itu,
persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu titik krusial. Warga meminta kepastian tertulis mengenai perekrutan tenaga kerja lokal, termasuk peluang pengangkatan menjadi karyawan tetap dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Penjabat Kepala Desa Sidokelar, Puguh Santoso, menyampaikan harapan agar sedikitnya lima warga setempat dapat diangkat menjadi karyawan tetap PT PAL. Namun, hingga mediasi berakhir, belum ada kepastian mengenai jumlah atau persentase warga lokal yang akan diterima sebagai karyawan tetap. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari perwakilan warga, perusahaan belum memberikan angka pasti mengenai kuota tersebut.

PT PAL sendiri disebut masih menawarkan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau hubungan kerja berbasis kontrak, dengan peluang menjadi karyawan tetap berdasarkan keterampilan dan hasil tes. Skema ini dinilai belum menjawab kekhawatiran warga mengenai keberlanjutan pekerjaan dan perlindungan hak tenaga kerja.

IDeA kemudian meminta perusahaan menjelaskan kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, mekanisme seleksi, jadwal perekrutan, standar penilaian, serta peluang perubahan status pekerja kontrak menjadi karyawan tetap.

“Yang dibutuhkan warga bukan sekadar janji bahwa mereka memiliki peluang menjadi karyawan tetap. Harus ada kejelasan mengenai berapa orang yang dapat direkrut, apa kriterianya, bagaimana proses seleksinya, dan kapan proses tersebut dilaksanakan,” tegas Totok.

Selain persoalan ketenagakerjaan, penyempurnaan MoU juga belum menemukan titik temu. Sejumlah warga disebut belum bersedia menandatangani dokumen draf yang disiapkan PT PAL karena belum adanya kepastian mengenai kuota karyawan tetap.

Hingga mediasi berakhir, seluruh perwakilan warga yang diundang PT PAL, yakni BPD, Karang Taruna, Rukun Nelayan, dan tokoh masyarakat, tidak ada yang menandatangani draf MoU tersebut.

IDeA menjelaskan, bahwa MoU semestinya tidak hanya memuat pernyataan komitmen, tetapi juga menjabarkan hak dan kewajiban para pihak, target yang hendak dicapai, tenggat waktu, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta langkah penyelesaian apabila kewajiban tidak terpenuhi.

“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pelaksanaan komitmen yang bisa dibuktikan. Karena itu, setiap kesepakatan perlu memiliki indikator yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang harus direalisasikan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kewajiban tersebut harus dipenuhi,” lanjut Totok.

Totok juga menyoroti persoalan keterbukaan informasi mengenai perizinan perusahaan. Menurutnya, ketika warga menanyakan hal tersebut dalam mediasi, PT PAL tidak bersedia memperlihatkan dokumen perizinan maupun memberikan penjelasan lebih jauh.

“Ketika ada warga yang bertanya terkait perizinan, PT PAL menolak untuk memperlihatkan dan tidak mau memberi penjelasan lebih jauh,” ungkap Totok.

Bagi IDeA, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan warga. Namun, persoalan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak perusahaan.

Sementara itu persoalan lain yang belum tuntas adalah penanganan akses jalan. PT PAL menyatakan akan mendorong tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mempercepat penanganan proyek jalan. Namun, warga belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan, bentuk pekerjaan, pembiayaan, maupun pihak yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, IDeA meminta pertemuan lanjutan antara tim TJSL, warga, dan pemerintah desa segera dijadwalkan. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rencana kerja yang jelas, meliputi tahapan pelaksanaan, jadwal, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pemantauan yang transparan.

“Persoalan akses jalan menyangkut kepentingan warga. Jika perusahaan menyatakan akan mendorong penyelesaiannya melalui tim TJSL, maka perlu ada tindak lanjut yang jelas. Warga tidak cukup hanya menerima informasi bahwa persoalan tersebut akan dibahas kembali tanpa kepastian proses dan waktunya,” ujar Totok.

Dan untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut, IDeA menyampaikan lima rekomendasi tindak lanjut.

Pertama, PT PAL perlu memberikan kepastian mengenai peluang perekrutan tenaga kerja lokal, termasuk usulan pengangkatan sedikitnya lima warga Sidokelar sebagai karyawan tetap.

Kedua, perusahaan harus membuka informasi mengenai mekanisme perekrutan, kriteria seleksi, standar kompetensi, jadwal penerimaan tenaga kerja, serta mekanisme perubahan status PKWT menjadi PKWTT.

Ketiga, MoU perlu disempurnakan dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, target, tenggat waktu, indikator keberhasilan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau kewajiban yang tidak terpenuhi.

Keempat, tim TJSL harus segera menyampaikan rencana kerja penanganan akses jalan, termasuk jadwal pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab kepada warga serta pemerintah desa.

Kelima, pemantauan dan evaluasi MoU selama masa berlakunya, yakni dua tahun, harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perusahaan, warga, dan pemerintah desa. Evaluasi perlu dilengkapi jadwal peninjauan, indikator keberhasilan, pihak evaluator, serta pelaporan terbuka kepada masyarakat.

IDeA menilai evaluasi tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. Hasilnya harus dapat digunakan untuk mengukur realisasi komitmen perusahaan dan menentukan langkah korektif apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.

“IDeA mendorong penyelesaian melalui dialog yang terbuka dan bertanggung jawab. Namun, dialog harus menghasilkan kepastian. Warga membutuhkan kesepakatan yang jelas, dapat diukur, memiliki batas waktu, dan dapat dievaluasi bersama. Dengan begitu, komitmen perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sidokelar,” tegas Totok.

IDeA menegaskan akan terus mencermati tindak lanjut mediasi dan mendorong agar kepentingan masyarakat memperoleh kejelasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan warga Sidokelar. (DK)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini