Lsatu.net, Surabaya – Rabu siang, 12 Agustus 2026, suasana di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya, terasa lebih dari sekadar forum diskusi. Di tempat para santri menimba ilmu dan para kiai menanamkan nilai-nilai keislaman itu, percakapan tentang masa depan Nahdlatul Ulama (NU) mengemuka menjelang Muktamar NU ke-35.
Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) bersama Pokja Wartawan Grahadi menggelar Dialog Publik bertajuk Transformasi-Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama II. Forum itu mempertemukan sejumlah tokoh dengan latar keilmuan dan pengalaman yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kegelisahan: bagaimana menjaga marwah NU di tengah momentum pergantian kepemimpinan.
Hadir Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim; Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat, KH Agoes Ali Masyhuri; serta Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Usep Abdul Matin, S.Ag., M.A. (Leiden), M.A. (Duke), Ph.D.
Dari forum itu, Kiai Asep menitipkan pesan sederhana, tetapi sekaligus berat: Muktamar harus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sebab, menurut dia, organisasi sebesar NU tidak boleh dibangun melalui cara-cara yang mencederai nilai yang selama ini dijunjungnya. Tidak boleh ada kezaliman.
Kiai Asep menyinggung salah satu bentuk yang menurutnya perlu dihindari dalam pelaksanaan Muktamar, yakni upaya membatasi atau “mensekap” peserta.
“Bentuk kedzaliman itu misalnya antara lain, mensekap para peserta. Ya, mensekap itu dalam tanda kutip ya. Di mana mereka, karena ini bukan partai politik,” ujarnya.
Kalimat itu seperti mengetuk pintu kesadaran. Muktamar bukan arena perebutan kekuasaan semata. Ia adalah ruang permusyawaratan sebuah organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa.
Karena itu, Kiai Asep juga mengingatkan agar praktik riswah atau suap tidak boleh hadir dalam proses Muktamar. “Karena kita sedang menolong, mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,” tuturnya.
Ketika NU Harus Menjadi Penopang
Di balik kegelisahannya, Kiai Asep membawa pembicaraan pada gagasan yang lebih mendasar tentang kehidupan. Ia memaparkan konsep Al-Qur’an mengenai kehidupan yang di dalamnya terdapat kelompok penopang dan kelompok yang ditopang. Keduanya, kata dia, memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. “Kalau yang ada kelompok yang ditopang saja tanpa ada kelompok penopang, ya akan hancur negara ini,” bebernya.
Dalam pandangan Kiai Asep, kelompok penopang itu adalah para pemilik bumi. Lalu siapa pemilik bumi itu? “Hamba-hamba Allah yang saleh,” jawabnya. Dan hamba-hamba Allah yang saleh itu, menurut Kiai Asep, adalah para ulama.
Di titik itulah percakapan tentang Muktamar NU seolah menemukan maknanya. Kepemimpinan NU bukan hanya tentang siapa yang berada di puncak struktur organisasi. Lebih jauh, ia tentang siapa yang mampu menjadi penopang umat, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.
Sebab NU, dengan seluruh sejarah dan pengaruh sosial-keagamaannya, tidak berdiri di ruang kosong. Organisasi ini tumbuh dari pesantren, dari tradisi keilmuan, dari ketulusan para kiai dan santri, serta dari pergulatan panjang menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan kebangsaan.
Maka ketika kepemimpinan dipertaruhkan, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan sekadar jabatan. Ada marwah yang harus dijaga.
Bashirah, Bukan Bisyarah
Kegelisahan itu kemudian bermuara pada satu istilah yang menjadi penekanan Kiai Asep: bashirah. Ia meminta para Muktamirin menjaga marwah Muktamar dengan kembali mengedepankan bashirah, bukan bisyarah. “Bashirah bukan bisyarah. Pandangan hati, kebenaran, nurani,” katanya.
Bashirah dalam konteks yang disampaikan Kiai Asep adalah kejernihan pandangan, kemampuan melihat persoalan dengan hati dan nurani. Sebuah sikap yang semestinya menjadi bekal dalam menentukan arah organisasi.
Sebaliknya, ia menyinggung isu mengenai adanya iming-iming uang dalam proses menuju Muktamar. “Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang Rp50 juta lah, ada yang 10.000 dolar lah. Ada yang macam-macam itu sudah,” imbuhnya.
Bagi Kiai Asep, ketika keputusan organisasi mulai didekatkan dengan transaksi, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan: nilai.
Sebab NU bukan sekadar kumpulan orang yang sedang mencari pemimpin. NU adalah rumah besar yang selama puluhan tahun menjadi tempat bertumbuhnya tradisi keislaman, pendidikan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.
Karena itu, ia berharap tidak ada lagi upaya untuk menguasai ataupun menzalimi NU. Kiai Asep bahkan menyampaikan ikhtiar spiritual yang akan dilakukan dengan membaca Hizib Nashor secara istiqamah, bukan hanya hingga Muktamar berlangsung, tetapi sejak masa pra-Muktamar.
Pesan itu menggambarkan kegelisahan sekaligus keyakinan bahwa perjuangan menjaga organisasi tidak hanya dilakukan melalui forum-forum formal. Ada doa, ada laku spiritual, dan ada upaya menjaga hati agar tetap berada di jalan yang diyakini benar.
Pada akhirnya, Muktamar akan menjadi panggung tempat banyak kepentingan bertemu. Ada harapan, ada ambisi, ada perbedaan pandangan, bahkan mungkin ada pertarungan gagasan.
Namun di atas semuanya, ada satu hal yang semestinya tidak boleh hilang: kesadaran bahwa NU jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun yang sedang berlaga.
Di pesantren, tempat dialog itu berlangsung, para santri terus belajar. Kitab-kitab tetap dibaca. Doa-doa tetap dilantunkan. Dan para kiai terus mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa amanah akan kehilangan maknanya.
Menjelang Muktamar NU ke-35, barangkali inilah pesan yang paling sunyi sekaligus paling penting: jangan sampai organisasi yang dibangun dengan keringat, doa, dan pengabdian para ulama justru kehilangan arah karena kepentingan sesaat.
Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang bukan hanya siapa yang terpilih. Melainkan bagaimana proses menuju kepemimpinan itu dijalankan.
Dengan bisyarah, atau dengan bashirah. Dengan transaksi, atau dengan nurani. Dengan perebutan kekuasaan, atau dengan kesadaran untuk menjadi penopang umat dan bangsa. (DK)