Lsatu.net, Surabaya – Ada kegelisahan yang terasa kuat dari suara Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. ketika berbicara tentang masa depan Nahdlatul Ulama (NU).
Bukan kegelisahan seorang akademisi yang sedang membaca organisasi dari kejauhan. Melainkan kegelisahan seorang Nahdliyin yang melihat organisasi besar dengan sejarah panjang itu memiliki modal yang begitu besar, tetapi belum sepenuhnya mampu mengonsolidasikan kekuatan tersebut menjadi energi bersama.
Di hadapan peserta Dialog Publik “Transformasi dan Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Pengurus Pusat Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) bersama Jurnalis Grahadi di Aula JKSN Surabaya, Rabu (12/8/2026), Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya itu menyampaikan satu pesan penting menjelang Muktamar ke-35 NU.
NU tidak kekurangan kader. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memberi ruang kepada anak-anak terbaiknya dan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan membelah.
Muktamar ke-35 yang direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, menurut Imam, harus menjadi momentum untuk menghadirkan wajah kepemimpinan baru. Bukan sekadar baru dalam arti pergantian nama. Tetapi baru dalam cara berpikir, cara merangkul, dan cara mengelola organisasi.
NU Hari Ini Bukan Lagi NU Tahun 1960-an
Imam memulai kegelisahannya dari satu kenyataan yang sebenarnya menggembirakan. NU hari ini memiliki sumber daya manusia yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu.
Generasi Nahdliyin telah tumbuh di berbagai perguruan tinggi. Mereka menjadi akademisi, guru besar, profesional, birokrat, peneliti, hingga pemimpin di berbagai institusi. Karena itu, menurut Imam, tidak ada alasan bagi NU untuk merasa kekurangan kader berkualitas.
“NU sekarang tentu saja berbeda dengan NU di tahun 60-an. Sarjana-sarjana sekarang sudah begitu banyak,” ujarnya.
Ia bahkan mengutip laporan Prof. Nuh ketika menjabat Menteri Pendidikan. Dalam berbagai proses pemilihan rektor perguruan tinggi negeri di Indonesia, kata Imam, selalu ada kader NU yang muncul.
Bagi Imam, fakta itu bukan sekadar statistik. Itu adalah tanda bahwa perjalanan panjang pendidikan warga Nahdliyin telah menghasilkan sesuatu yang besar.
Anak-anak pesantren dan keluarga Nahdliyin telah keluar dari ruang-ruang tradisional menuju dunia akademik dan profesional yang lebih luas.
Namun justru di titik itulah ia melihat persoalan. Potensi itu belum seluruhnya mendapatkan ruang yang memadai dalam kepengurusan NU di tingkat pusat. “Harus dimunculkan ini, kan banyak di perguruan tinggi,” tandasnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di baliknya tersimpan kritik yang cukup dalam: jangan sampai NU memiliki banyak kader hebat, tetapi hanya sedikit yang diberi kesempatan untuk ikut menentukan arah organisasi.
Ketika Potensi Besar Belum Menjadi Kekuatan Bersama
Menurut Imam, NU memasuki abad kedua dengan modal yang sebenarnya luar biasa. Jumlah warga besar. Jaringan pesantren luas. Tradisi keilmuan kuat.
Dan kini ditambah dengan generasi terdidik yang tersebar di berbagai sektor kehidupan. Namun semua modal itu bisa kehilangan daya jika organisasi masih terjebak dalam pertarungan internal.
Karena itu, Imam menyoroti persoalan faksionalisme di tubuh PBNU. Ia tidak ingin NU memasuki abad kedua dengan pola lama berupa kubu-kubuan.
Bagi Imam, organisasi sebesar NU seharusnya tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. NU harus menjadi rumah bersama.
“Hal paling utama dalam kepemimpinan NU yang akan datang adalah menghilangkan faksionalisme di tubuh PBNU. Tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau faksi-faksi yang saling memecah belah. PBNU membutuhkan kepemimpinan yang merekatkan,” tegasnya.
Di situlah Imam menaruh harapan besar pada figur-figur yang memiliki kemampuan untuk menjadi jembatan.
Sosok yang tidak datang untuk memperbesar kelompoknya sendiri. Tetapi datang untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang selama ini berjarak. Sebab bagi NU, persatuan bukan sekadar slogan.
Ia adalah bagian dari warisan sejarah yang membuat organisasi ini mampu bertahan lebih dari satu abad.
Kiai Asep dan Harapan tentang Kepemimpinan Perekat
Dalam pembicaraan tentang figur potensial, Imam kemudian menyebut nama Ketua Umum PP JKSN Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA.
Bagi Imam, Kiai Asep memiliki modal yang cukup lengkap. Ia memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman berinteraksi dengan kalangan profesional dan birokrat, serta jaringan yang memungkinkan dirinya menjembatani berbagai kelompok.
Imam bahkan melihat Kiai Asep sebagai salah satu figur yang dapat memberi warna berbeda dalam kepemimpinan NU ke depan.
“KH Asep sangat potensial, kalau ini tidak diambil ya tetap yang mengendalikan ya itu-itu aja,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan semata-mata dukungan terhadap seorang figur. Lebih jauh, Imam sedang berbicara tentang kebutuhan NU terhadap tipe kepemimpinan tertentu.
Kepemimpinan yang tidak sibuk mempertahankan faksi. Kepemimpinan yang mampu membuka pintu bagi kelompok profesional dan akademisi.
Kepemimpinan yang bisa mempertemukan pesantren dengan kampus, ulama dengan profesional, serta generasi tua dengan generasi muda.
Karena itu, Imam berharap figur seperti Kiai Asep dapat mengambil bagian dalam jajaran Syuriyah PBNU. “Saya harap Kiai Asep masuk di situ, tetapi bisa memengaruhi. Pokoknya faksi ini harus selesai,” ucapnya.
Syuriyah sebagai Rumah yang Mempersatukan
Bagi Imam, posisi Syuriyah memiliki arti penting. Di sana semestinya berkumpul para ulama yang bukan hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga kebesaran jiwa.
Sebab menjadi pemimpin NU tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca perubahan zaman.
Seorang pemimpin juga harus mampu membaca perasaan umat. Mampu meredakan ketegangan. Mampu menerima perbedaan.
Dan yang paling penting, mampu menempatkan kepentingan NU jauh di atas kepentingan kelompok.
Imam berharap jajaran Syuriyah ke depan diisi figur-figur yang bereputasi, memiliki integritas, dan mampu menjadi perekat. Ia ingin faksionalisme yang selama ini menjadi sumber keretakan benar-benar diakhiri.
Sebab memasuki abad kedua, NU membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk menjawab tantangan zaman.
Energi itu akan sulit terkumpul jika sebagian kekuatan justru habis untuk bertarung di dalam rumah sendiri.
Muktamar sebagai Momentum Menata Ulang
Di titik ini, pandangan Imam bertemu dengan kegelisahan Kiai Asep yang sebelumnya menegaskan bahwa Muktamar ke-35 harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepemimpinan NU kepada khittah awal.
Ia menyoroti dinamika internal dalam tiga Muktamar terakhir yang menurutnya telah mencederai marwah organisasi.
Kiai Asep menyerukan transformasi dan reorientasi kepemimpinan agar NU kembali dipimpin figur-figur yang memiliki kearifan dan integritas.
Namun Imam memberikan tekanan berbeda. Ia melihat bahwa NU sebenarnya telah memiliki banyak kader yang mampu. Persoalannya adalah bagaimana sistem kepemimpinan memberikan ruang kepada mereka.
Bagaimana potensi yang selama ini tersebar di kampus-kampus, lembaga pemerintahan, dunia profesional, dan berbagai sektor kehidupan itu dapat ditarik menjadi kekuatan bersama. Dan bagaimana semua itu tidak kembali terpecah oleh kepentingan faksi.
Abad Kedua dan Sebuah Pekerjaan Rumah
Lebih dari satu abad NU telah melewati berbagai zaman. Ia lahir dari pesantren. Tumbuh bersama para kiai. Menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan. Melewati masa kolonial, kemerdekaan, perubahan politik, hingga memasuki era digital.
Kini tantangannya mungkin berbeda. NU tidak lagi hanya berhadapan dengan penjajahan dalam bentuk fisik. Tantangannya adalah bagaimana menjaga tradisi sambil menjawab perubahan zaman.
Bagaimana mempertahankan akar pesantren sekaligus membuka ruang bagi ilmu pengetahuan modern. Bagaimana merawat kebesaran organisasi tanpa kehilangan kesederhanaan para pendirinya. Dan bagaimana mengelola perbedaan tanpa menjadikannya alasan untuk saling menjauh.
Di situlah pesan Prof. Imam Ghazali menjadi penting. NU tidak sedang kekurangan manusia hebat. NU sedang membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan manusia-manusia hebat itu.
Muktamar ke-35 di Tambakberas pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan.
Lebih dari itu, Muktamar akan menjadi ujian apakah NU mampu meninggalkan politik kubu-kubuan dan membuka ruang bagi generasi terbaiknya.
Imam seperti sedang mengingatkan bahwa memasuki abad kedua, NU tidak boleh berjalan dengan cara-cara lama yang justru membuatnya kehilangan tenaga.
Sebab organisasi yang dibangun para ulama itu terlalu besar untuk dikerdilkan oleh faksi. Terlalu panjang sejarahnya untuk dipertaruhkan oleh kepentingan sesaat. Dan terlalu banyak kader terbaiknya untuk terus dibiarkan berdiri di luar pagar.
Barangkali, jalan NU menuju abad kedua memang tidak membutuhkan lebih banyak kubu. Ia membutuhkan lebih banyak jembatan.
Dan di atas jembatan itulah, kata-kata Imam Ghazali menemukan maknanya: kepemimpinan NU ke depan harus menjadi kepemimpinan yang merekatkan. (DK)