Lsatu.net, Surabaya – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyebut bahwa penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi 3 kg sudah sesuai dengan SK Pj. Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 dengan kenaikan dari Rp 16 ribu menjadi Rp 18 ribu.
Pemberlakuan HET baru tersebut murni keputusan Pj. Gubernur Jawa Timur tanpa campur tangan Pertamina dengan mempertimbangkan beberapa kondisi salah satunya adalah HET di Provinsi Tetangga yakni Bali dan Jateng DIY sudah naik dengan harga yang sama.
Area Manager Comm, Rel & CSR, Ahad Rahedi mengatakan, dengan adanya penyesuaian HET ini masyarakat tidak perlu panic buying. “Kami terus melakukan upaya untuk mengajak pengecer naik kelas menjadi pangkalan, agar dapat melayani masyarakat lebih luas lagi,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
Ahad mengungkapkan, pengecer bukan merupakan rantai jalur distribusi yang diawasi karena tidak berkontrak dengan agen atau pangkalan, sehingga apabila ingin melakukan pembelian tabung 3 kg disarankan untuk membeli di pangkalan.
“Karena ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak pangkalan maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” ucapnya.
“Saat ini sudah ada lebih dari dua pangkalan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Jatim, nantinya dengan semakin banyak pengecer yang beralih status menjadi pangkalan resmi tentu akan semakin mudah dan nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG Bersubsidi 3 Kg,” imbuh Ahad.
Ahad mengatakan, dengan adanya penyesuaian HET LPG subsidi 3 kg sesuai arahan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, Pertamina telah melakukan beberapa giat pelaksanaan sosialisasi, mulai dari sosialisasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan OPD terkait, Hiswana Migas, SPBE hingga Agen LPG PSO.
“Selanjutnya untuk memastikan harga LPG sesuai dengan HET, seperti yang sudah dilaksanakan secara berkala, Pertamina rutin melakukan monev dan sidak untuk memastikan pangkalan Pertamina memberikan harga sesuai HET,” ujarnya.
Ahad menyebut, saat ini total pangkalan LPG 3kg se-Jatim mencapai 34.739 pangkalan dengan jumlah 142 pengecer yang sudah naik kelas menjadi pangkalan dan masih ada lebih dari 400 pengecer yang sedang berproses menjadi pangkalan.
“Untuk stok LPG di Jawa Timur dalam keadaan aman di posisi 9.010 metrik ton dengan rata-rata konsumsi harian 4.668 metrik ton,” ucapnya.
“Selanjutnya sebagai bentuk pengawasan, kami juga akan terus melaksanakan pendataan pembelian LPG bersubsidi 3 kg untuk memastikan adanya data penyaluran dan kewajaran penggunaan terhadap barang bersubsidi,” tutup Ahad.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan, penyesuaian HET ini sudah melalui perhitungan yang matang. Harga baru ini bertujuan sebagai upaya menjaga stabilisasi ketersediaan atau stok komiditas tersebut di Jatim.
“Urgensi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Jatim bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan,” ujarnya.
Adhy menyebut, HET LPG 3 kg sebesar Rp 16 ribu itu diberlakukan sejak tahun 2015 lalu. Hingga awal Januari tahun 2025, harga tersebut tidak berubah. Sampai akhirnya ada penyesuaian harga BBM yang berpengaruh pada biaya transportasi dan distribusi LPG 3 kg. Maka HET-nya harus ikut disesuaikan Rp 18 ribu.
“Komponen harga yang dinaikkan, yakni biaya distribusi dan margin agen namun tidak menaikkan harga pokoknya,” terangnya.
Adhy menjelaskan, provinsi lain sudah melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg terlebih dahulu, di antaranya Provinsi Jawa Tengah pada Agustus tahun 2024 dan Provinsi Bali Januari tahun 2023.
“Kalau tidak naik, otomatis terjadi pergeseran stok dan harga lebih tinggi. Konsekuensinya terjadi kelangkaan dan itu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.
Adhy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta jajaran kepolisian di Jawa Timur untuk memastikan (monev) ketersediaan pasokan.
Sekaligus, memastikan kelancaran distribusi, dan penjualan LPG 3 Kg sesuai dengan HET. Sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran.
“Yang kami pertahankan bagaimana ketersediaan gas LPG di Jatim terjaga dan melebihi kebutuhan masyarakat. Hiswana dan Pertamina juga sudah menyatakan akan memenuhi semuanya apalagi harga sudah cukup bagus,” imbuh Adhy.
Namun, di tengah penyesuaian harga ini, Adhy mengingatkan tentang pentingnya pendataan peserta kepemilikan bansos LPG 3 kg bagi masyarakat tidak mampu. Sebab kenyataannya, sebagian dari mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak terdata, ikut membeli.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat dan tepat dengan data supaya subsidi benar-benar digunakan untuk mereka yang tidak mampu,” tegasnya.
Sementara untuk dampak penyesuaian harga LPG 3 kg ini, kata Adhy, diprediksi berpengaruh pada inflasi Jatim sekitar 0,13 sampai 0,2 persen. Namun, inflasi dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan diskon tarif listrik 50 persen periode Januari sampai Februari 2025.
“Meskipun ada kenaikan harga Rp 2 ribu, diskon tarif listrik diharapkan mampu mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali. Selain itu, ketika distribusi terpenuhi dan pasokan cukup maka tidak terjadi inflasi,” pungkasnya.