Lsatu.net, Surabaya – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggelar coffee morning bersama awak media di Surabaya, Jumat (hari ini). Dalam suasana santai dan terbuka, Hasto membahas berbagai isu strategis kebangsaan, mulai dari arah politik PDI Perjuangan pasca-Rakernas I Tahun 2026, kualitas demokrasi, hingga persoalan ekologis yang kian dirasakan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Hasto untuk pertama kalinya berbagi pengalaman personal selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menggambarkan kehidupan di rumah tahanan yang dijalaninya dengan ritme disiplin, dimulai dari olahraga pagi untuk menjaga kebugaran fisik hingga upaya menjaga ketenangan batin di tengah tekanan psikologis.
“Dalam situasi sesulit apa pun, nilai kemanusiaan tetap bisa hadir,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026), seraya menyinggung solidaritas antar tahanan yang kerap memberinya kopi dan teh sebagai bentuk empati sederhana namun bermakna.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amnesti yang diterimanya. Ia secara terbuka mengapresiasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebutnya berperan dalam proses konstitusional pemberian amnesti tersebut.
Menurut Hasto, amnesti ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen pribadi untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa.
Hasto juga memaparkan pokok-pokok Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026. Salah satu penekanan utama adalah posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi dan penjaga kualitas tata kelola negara.
Sikap politik yang disorot antara lain komitmen partai untuk mempertahankan pilkada langsung. Namun demikian, PDI Perjuangan mendorong agar pelaksanaannya lebih berbiaya rendah melalui penguatan integritas penyelenggara, penegakan hukum pemilu, serta pengendalian praktik politik uang dan mahar politik.
Isu lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut. Mengacu pada rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui pembenahan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis seperti illegal logging dan illegal mining, serta pemulihan ekosistem, termasuk kawasan pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah.
Hasto menegaskan bahwa persoalan ekologis bukan isu abstrak, melainkan masalah nyata yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari banjir, longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban ekonomi akibat bencana yang berulang.
Menutup diskusi, Hasto menyampaikan pandangannya bahwa politik membutuhkan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas rakyat. Ia menilai pengalaman hidup yang berat, termasuk masa penahanan, dapat menjadi pelajaran penting agar kerja politik dijalankan dengan kerendahan hati, sikap terukur, serta keberpihakan nyata pada persoalan yang dirasakan masyarakat luas.
Coffee morning ini turut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bambang Yuwono Logos, serta Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Eri Irawan yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.
Kehadiran para pengurus tersebut menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk menjaga ruang dialog yang terbuka, sehat, dan konstruktif bersama media dan publik. (DK)