Lsatu.net, Surabaya – Di sela hiruk-pikuk kota yang sarat sejarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak generasi muda menengok kembali hal-hal mendasar yang kerap luput dari perbincangan politik modern: makanan, kesadaran, dan kemerdekaan berpikir.
Bagi Hasto, setiap kunjungan ke daerah selalu menjadi kesempatan untuk menyelami identitas lokal, salah satunya melalui kuliner khas setempat. Kebiasaan itu, katanya, berangkat dari teladan Presiden pertama RI Soekarno yang memandang makanan bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan bagian dari perjuangan kebangsaan.
Ia mengingatkan kembali lahirnya buku Mustika Rasa, karya monumental Bung Karno yang disusun hampir enam tahun. Buku itu menghimpun ribuan resep Nusantara dengan pendekatan ilmiah mulai dari bumbu, teknik pengolahan, hingga kandungan gizi.
“Mustika Rasa bukan sekadar buku masak. Itu upaya membangun kedaulatan bangsa, agar lidah dan perut rakyat tidak terjajah makanan impor,” kata Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, Bung Karno merancang konsep pemenuhan gizi keluarga secara mandiri, terutama bagi kelompok marjinal di negara agraris seperti Indonesia.
Karbohidrat tidak selalu harus beras, protein tidak mesti mahal. Ketela, cantel, tempe, tahu, telur, serta sayuran sekitar rumah disusun sebagai alternatif rasional dan berkelanjutan bagi keluarga Marhaen.
Di tengah ekspansi jaringan makanan cepat saji global, Hasto menilai kuliner lokal Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Warteg, rawon, hingga merek-merek kuliner rakyat seperti Bebek Sinjay tetap memiliki tempat di hati masyarakat.
“Makanan lokal ini bukan hanya soal selera. Ini bagian dari politik kebudayaan dan kedaulatan,” ujarnya.
Selain berbicara soal kuliner, kedatangan Hasto ke Surabaya juga untuk menghadiri public lecture yang digagas kalangan muda PDI Perjuangan. Forum tersebut, menurutnya, menjadi ruang penting untuk membangun tradisi berpikir kritis di tengah tantangan global dan krisis kepemimpinan demokrasi.
Ia menilai para pendiri bangsa membangun Indonesia melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bersifat dialektis. Kesadaran kritis itu, kata Hasto, kini perlu dihidupkan kembali di kalangan mahasiswa dan pemuda.
“Bangsa ini lahir dari keberanian bertanya. Mengapa kita terjajah? Bagaimana ketidakadilan itu dilawan? Itu tradisi intelektual yang tidak boleh putus,” ujarnya.
Hasto menekankan, berpikir kritis, kontemplatif, dan dialektis merupakan benteng utama menghadapi kecenderungan otoritarianisme yang muncul di berbagai negara. Kesadaran tersebut berakar pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Manusia pada dasarnya menolak penindasan. Bung Karno pernah mengibaratkan, cacing saja kalau diinjak akan melawan. Apalagi manusia dan sebuah bangsa,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan peran partai politik tidak semestinya berhenti pada perebutan kekuasaan elektoral. Partai, menurutnya, harus menjadi rumah gagasan dan imajinasi tentang masa depan bangsa.
“Bangsa yang kehilangan ide tentang masa depan, pelan-pelan akan kehilangan dirinya,” ujarnya.
Ke depan, PDI Perjuangan berencana mendorong penyelenggaraan public lecture keliling setiap tanggal 17 dengan melibatkan sejumlah tokoh nasional. Inisiatif dan ruang ekspresi akan tetap diberikan seluas-luasnya kepada generasi muda.
“Tantangan demokrasi ke depan tidak ringan. Bentengnya hanya satu: kesadaran berpikir kritis,” kata Hasto. (DK)