Lsatu.net, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama 16 tahun sudah dievaluasi secara total.
“Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi cara kerja baru dalam penerapan pola manajemen PKH yang lebih efektif,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Graha Unesa, Kamis (14/8/2025).
Untuk itu, Cak Imin menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mempersiapkan bangsa yang mandiri. Paradigma pembangunan berbasis masyarakat menjadi kunci utama dalam mempersiapkan bangsa yang mandiri.
“Bangsa yang mandiri itu bangsa yang seluruh rakyatnya memiliki peran dan fungsi serta sebagai subjek pertama pembangunan,” ucapnya.
Cak Imin juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan akademisi perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, intelektual, dunia usaha, dan media.
Cak Imin menjelaskan bahwa orientasi pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Bantuan sosial ke depan hanya akan diberikan kepada manula dan difabel, sedangkan untuk masyarakat lain, bantuan akan diberikan dalam bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka,” ujarnya.
Cak Imin menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
“Perguruan tinggi untuk kita satukan langkah berdasarkan asta cita presiden. Para mahasiswa juga kita libatkan agar sektor-sektor yang menjadi tugas pemerintah hari ini menjadi konsentrasi kita terlibat,” ucapnya.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang efektif.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PMK, Abdul Haris menambahkan, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya.
“Peran perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif mahasiswa menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan peran nyata pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia(FRI) yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan (Cak Hasan) mengungkapkan, penguatan kolaborasi dan perumusan langkah strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi bagian dari agenda tersebut.
“Pertemuan ini harus menghasilkan rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang nyata, bukan sekadar ajang silaturahmi. Desain program pengabdian harus jelas, terarah, dan by design, sehingga benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucapnya. (DK)